Mantan Presiden Direktur PT Liga Indonesia, Andi Darussalam Tabusalla angkat bicara terkiat kisruh yang melanda PSSI saat ini. Menurutnya, sudah selayaknya induk organisasi sepak bola tanah air itu tidak dihiasi oleh wajah-wajah pengurus sebelumnya.
Menurut Andi, sebaiknya mantan pengurus, utamanya yang pernah menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI tidak lagi mencalonkan diri pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas KPSI.
"Sudahlah, jangan lagi ada pengurus lama yang mencalonkan diri pada KLB nanti. Apalagi mereka yang pernah duduk di komite eksekutif (Exco) PSSI. Sebaiknya berikan kesempatan kepada yang baru," kata Andi kepada wartawan, belum lama ini.
Andi juga menambahkan, kalau dirinya sependapat dengan syarat Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat dimunculkan sebagai sosok yang layak memimpin PSSI saat ini. Syarat tersebut adalah mengenai batasan usia bagi calon pengurusnya, yakni maksimal 45 tahun.
"Saya sependapat dengan usulan ini. Untuk PSSI yang lebih maju saya pikir memang butuh orang-orang baru di sana," beber Andi.
Dahlan memang sempat dimunculkan sebagai sosok yang mampu menyelamatkan konflik yang saat ini melanda PSSI. Namun pemilik media grup Jawa Pos itu menolak secara halus tawaran tersebut.
Sementara itu, Andi juga menilai KLB merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di tubuh PSSI. Sebab menurutnya, kepengurusan saat ini telah banyak melanggar statuta PSSI. Padahal hal seperti inilah yang telah membuat kepengurusan sebelumnya mendapat hantaman kritik dari berbagai pihak.
"Pada kepengurusan sebelumnya, banyak orang yang berteriak kalau PSSI melanggar statuta. Namun sekarang saat PSSI melakukan hal yang sama, kenapa semua pada diam ?" kata Andi.
Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Solo, Juli 2011 lalu telah melahirkan ketua umum PSSI yang baru, yakni Djohar Arifin Husin. Sedangkan wakil ketua ditempati oleh Farid Rahman.
Namun belum genap setahun, kepengurusan Djohar-Farid justru sudah mendapat kritik dari sebagian besar anggota PSSI. Mereka menuding bahwa kepengurusan baru telah melanggar statuta dan amanah dari Kongres Bali 2011 yang menjadi dasar program kepengurusan PSSI.
Puncak masalah muncul saat PSSI menetapkan jumlah peserta liga kasta tertinggi sebanyak 24 tim. Pembagian saham pengelolaan kompetisi profesional yang tidak sesuai dengan Kongres Bali juga menuai protes keras dari sebagian besar anggota PSSI.
Situasi semakin tak terkendali ketika empat anggota Exco PSSI yang dianggap berseberangan dengan kebijakan PSSI diberhentikan dari jabatannya. Mereka adalah Robertho Rouw, La Nyalla Mattalitti, Erwin Budiawan, dan Toni Apriliani. Keempatnya dianggap telah melanggar kode etik oleh Majelis Komite Etik pimpinan Todung Mulya Lubis.
Kegelisahan di kalangan anggota PSSI selanjutnya berbuntut pada pengajuan mosi tidak percaya kepada PSSI pimpinan Djohar Arifin. Anggota-anggota ini lalu membentuk Komite Penyelamat Sepak Bola (KPSI) dan sepakat untuk menggelar pemilihan exco baru lewat KLB.
"KPSI juga harus dikontrol. Jangan sampai justru pengurus baru yang terbentuk justru dihuni orang-orang lama. Apalagi mereka yang sudah pernah menjabat sebagai exco PSSI. Kalau ingin berkontribusi, sebaiknya mereka mengurusi klub saja," kata Andi.
Mengenai sosok yang tepat untuk memimpin PSSI, Andi menolak menyebut nama. Namun menurutnya, figur yang memiliki kharisma serta piawai dalam berorganisasi merupakan beberapa syarat yang penting bagi calon ketua umum PSSI yang baru.
"Selain itu, calon ketua umum juga harus paham mengenai iklim sepak bola di Indonesia. Ini tidak cukup hanya orang-orang yang pernah terlibat di sepak bola saja seperi mantan wasit, pemain atau pelatih saja. Calon ketua umum juga sebaiknya harus sosok yang berpegang teguh pada statuta," beber Andi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar